NEWSTODAY.ID, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final soal pencantuman kolom status agama bagi penganut aliran kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Pemerintah disarankan harus menjalankan mandat tersebut dalam waktu dekat dan jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama.

Informasi tertulis Presiden Jokowi melalui Sekretariat Kabinet (SetKab) RI menegaskan bahwa, dalam putusan uji materi soal pengosongan kolom agama pada KK dan KTP, Majelis Hakim MK menyatakan bahwa status aliran kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di KK dan e-KTP tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut.

a�?Untuk pelaksanaan teknisnya, saya minta Kementerian Dalam Negeri mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dari organisasi-organisasi keagamaan yang ada,a�? kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu (4/4).

Ia juga mengimbau, kepemilikan KTP dan KK sangat dibutuhkan karena digunakan sebagai syarat dalam mengakses setiap pelayanan publik. Contohnya; pemasangan listrik, pengurusan rekening di Bank, pelayananA�catatan sipil, pengurusan paspor dan masih banyak hal terkait pelayanan publik lainnya.

Untuk itu Jokowi meminta kepada pemerintah agar dilakukan program percepatan pelayanan e-KTP, sehingga semua warga negara RI yang seharusnya ber-KTP mendapatkan pelayanan yang cepat dari pemerintah agar tidak terjadi keluhan ditengah masyarakat saat ingin melakukan aktiftas pelayanan publik.

a�?Jangan sampai rakyat menunggu lama,a�? kata Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Tentang Penataan Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, di Kantor Presiden, Jakarta (4/4).

buy dapoxetine online without prescription, dapoxetine without prescription

Beliau menyarankan cara agar persoalan tersebut berjalan semestinya, yakni dengan dibuatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) bersifat langsung jadi, intinya masyarakat mengetahui kapan penyelesaian pembuatan e-KTP nya.

Bila perlu harus dilakukan strategi jemput bola, terutama dibeberapa wilayah yang akses ke pemerintahannya sangat jauh atau sulit dijangkau karena persoalan geografis, tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga meminta agar sistem identitas tunggal bisa segera terwujud. Karena tujuan utama dari sistem identitas tunggal yakni, ditopang data dan informasi administrasi kependudukan yang ada, valid dan terintegrasi, mencegah untuk terjadinya duplikasi kependudukan.

Foto : News Today Indonesia / Arsip

Comments

comments


Share: