NEWSTODAY.ID – JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035. Ia menetapkan nomimal UMP DKI 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 yang membahas soal sistem pengupahan khususnya wilayah DKI Jakarta.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) disebutkan bahwa kebijakan pengupahan dilihat berdasarkan satuan waktu yakni secara harian, mingguan atau bulanan sebagaimana yang tercantum pada dasar pengupahan PP tersebut.

Ia menegaskan, “Kami tetapkan UMP di Jakarta untuk 2018 sebesar Rp 3.648.035”, tegas Anies saat di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (01/11).

Terkait survei yang dilakukan Pemprov DKI mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) beberapa waktu lalu masih dalam kesimpang siuran, pernyataan yang diperkuat oleh Gubernur DKI ini, meyakinkan Dewan Pengupahan DKI Jakarta dalam menetapkan UMP DKI 2018. Awalnya Pemprov usulkan dengan dua nominal yaitu, Rp.3.648.035 dan Rp. 3.917.398. Namun, terkait unsur pengusaha dan beberapa unsur pemerintahan yang nampaknya masih rancu untuk dijelaskan, Dewan pengupahan tidak menetapkan dengan nominal Rp 3.917.398 seperti yang diusulkan oleh Serikat Pekerja waktu lalu karena hal-hal diatas.

Kementerian Ketenagakerjaan nantinya akan memproses UMP berdasarkan waktu, yakni UMP DKI Jakarta 2017 yang masih sebesar Rp 3.355.750 dan juga terkait perhitungan yang didapat dari kenaikan 8,71 persen UMP DKI 2017 sebesar Rp 3.648.035 akan disiapkan untuk tahun 2018.

Menyoal nominal diatas juga termuat dalamA�Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 yang berbunyi, a�?Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap,a�? bunyi Pasal 5 ayat (2) PP.

order viagra online cheap, purchase lioresal

Comments

comments


Share: