NEWSTODAY.ID, Aceh – Aksi yang dilakukan oleh ketua BEM Universitas Indonesia Zaadit Taqwa yaitu memberikan ” kartu kuning ” kepada Presiden Jokowi merupakan salah satu metode mengkritik dengan cara yang lembut dan efektif. Aksi tersebut dilakukan oleh ketua BEM UI saat sedang berlangsungnya acara Dies Natalis ke-68 UI di Balairiung, Depok, Jumat kemarin (2/2/2018).

order dapoxetine online cheap, buy dapoxetine online
Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh Zaadit Taqwa tidak membuat Presiden Jokowi tidak tersinggung.A�Johan Budi Saptopribowo juga mengatakan, awalnya Presiden Jokowi dijadwalkan untuk bertemu dengan Ketua BEM UI setelah menghadiri acara Dies Natalis. Katanya ada yang ingin disampaikan oleh Ketua BEM UI tersebut. Namun karena kejadian tersebutA�jadwal pertemuan antara Presiden RI dengan ketua BEM UI dibatalkan.

Zaadit Taqwa selaku Ketua BEM UI langsung diamankan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) setelah melakukan aksi memberikan kartu kuning saat sedang berlangsungnya acara Dies Natalis tersebut. Kartu kuning yang dimaksud merupakan buku paduan suara Universitas Indonesia.

Zaadit menjelaskan bahwa aksi yang ia lakukan bukan aksi yang sia-sia. Zaadit memberikan kartu kuning kepada Presiden Jokowi sebagai gambaran bahwa permasalahan bangsa sudah dikategorikan dalam zona hati-hati. Zaadit juga membawa tiga tuntutan kepada Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan permasalah di negara ini.

Berikut merupakan tiga tuntutan yang dijelaskan oleh Ketua BEM UI Zaadit Taqwa. Yang pertama, terkait gizi buruk di Papua untuk segera diselesaikan oleh pemerintah. Karena kejadian gizi buruk yang melanda di Kabupaten Asmat merupakan kasus yang lama yang belum diselesaikan, padahal Kabupaten Asmat dari dulu termasuk bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Tuntutan yang kedua, yaitu terkait dengan pejabat gubernur yang berasal dari perwira tinggi TNI/Polri. Zaadit menjelaskan bahwa masyarakat tidak mau kembali ke zaman Orde Baru, di mana pada saat Orde Baru polri memiliki hak dwifungsi yaitu polriA� mendapatkan jabatan seperti gubernur, hal tersebut tidak sesuai dengan UU Pilkada dan UU Kepolisian.

Dan tuntutan yang terakhir, yaitu mengenai persoalanA�Permenristekdikti tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa), karena dapat mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. Zaadit menjelaskan bahwa ia tidak pengin bahwa suara mahasiswa itu dikekang dan juga tidak ingin ruang gerak mahasiswa dalam berorganiasi itu dibatasi.

Comments

comments


Share: